PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id – Suasana di depan RSUD Labuan mendadak ricuh! Puluhan warga yang tergabung dalam POKJA RSUD Labuan menggeruduk rumah sakit tersebut, Senin (10/2/2025). Mereka menuntut transparansi atas dugaan mafia proyek, pungutan liar, dan berbagai penyimpangan yang terjadi di rumah sakit tersebut.
Aksi ini memanas setelah hasil kajian POKJA menemukan kejanggalan dalam pengelolaan proyek di RSUD Labuan.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB itu dipicu oleh hasil kajian POKJA yang menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah dugaan pengondisian proyek oleh pihak manajemen rumah sakit.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dianggap tidak sesuai dengan lokasi RSUD Labuan yang berada di tengah pemukiman padat.
Tak hanya itu, massa aksi juga mengungkap adanya dugaan pungutan liar dalam rekrutmen tenaga kesehatan (Nakes) dan non-Nakes. Selain itu, mereka juga menyoroti ketidakcocokan gaji karyawan non-Nakes yang disebut tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga dianggap melanggar UU Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami menuntut transparansi dalam pengelolaan proyek di RSUD ini.Selain itu, jika memang rumah sakit ini tipe C, harus ada AMDAL, bukan hanya UKL dan UPL. Kami juga ingin bertemu dengan kepala dinas kesehatan dan Gubernur Banten untuk meminta penjelasan langsung," tegas Tb. Muhidin, koordinator aksi.
Sementara itu, Adi Lili Fadli, Sekretaris Jenderal POKJA, menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dalam waktu 3x24 jam, aksi lanjutan akan kembali digelar. "Kami akan turun lagi dalam jumlah yang lebih besar jika tidak ada kejelasan. Masyarakat butuh rumah sakit yang transparan dan tidak diselimuti praktik kotor," ujarnya.
Lili, perwakilan RSUD Labuan sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan Banten, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bersikap transparan dan siap menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warga.
Ia menyatakan bahwa segala tuntutan dan keluhan dari masyarakat akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan untuk mendapatkan solusi yang tepat. "Semua aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Mohon maaf jika dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kekurangan," ujar Lili di hadapan massa aksi.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit ini menjadi lebih baik dan terbebas dari praktik kecurangan.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
