LEBAK, iNewsPandeglang.id – Tiga siswa berprestasi dari sebuah SD di Pandeglang, Banten, terpaksa dikeluarkan dari sekolah karena orangtua mereka tak mampu melunasi tunggakan SPP. Peristiwa ini memicu keprihatinan publik dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, yang mendesak agar tidak ada lagi anak yang terpaksa berhenti sekolah akibat masalah biaya.
"Kasus ini memerlukan advokasi segera. Saya sudah meminta Dinas Pendidikan Pandeglang untuk turun tangan dan memberikan pendampingan," tegas Dimyati di Lebak, Sabtu (26/10/2024).
Ia menambahkan bahwa insiden ini menjadi bukti pentingnya penyediaan pendidikan gratis di Provinsi Banten agar semua anak bisa mendapatkan hak belajar tanpa terhalang biaya.
Menurut Dimyati, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. “Masa depan anak-anak ini harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada lagi yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena kesulitan membayar SPP,” ujarnya dengan serius.
Peristiwa ini mencuat setelah tiga siswa dari SDIT IC MA di Pandeglang dipulangkan secara paksa karena total tunggakan mencapai Rp42 juta. Ketiga siswa tersebut berasal dari keluarga buruh dengan penghasilan terbatas, yang semakin diperparah oleh kondisi ekonomi saat ini. Momen pemulangan mereka penuh haru, menyoroti masalah akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Defi Fitriani, ibu dari salah satu siswa, mengungkapkan kesedihannya dalam wawancara. "Anak-anak merasa sangat terpukul, mereka menangis sepanjang hari. Bahkan guru yang mengantar mereka pulang juga ikut menangis. Mereka terus bertanya kapan bisa kembali sekolah," ungkapnya, tak mampu menahan air mata.
Kasus ini sangat disayangkan, terutama karena para siswa dikenal memiliki prestasi akademik yang baik. Banyak pihak menyerukan agar sekolah dapat bersikap lebih bijak dalam menangani masalah biaya pendidikan, terutama bagi siswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan terkait langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus ini.
Pentingnya pendidikan gratis dan akses yang setara bagi semua kalangan kini menjadi sorotan. Diharapkan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus kehilangan kesempatan belajar.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
