Bantu Ratusan Pelaku UMKM Kantongi Sertifikat Halal, Pemkot Cilegon Sediakan Anggaran Melalui APBD

Epul Galih
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana memfasilitasi pelaku UMKM kantongi sertifikat Halal. Foto Diskominfo Cilegon

CILEGON, iNewsPandeglang.id - Pemerintah Kota Cilegon telah berkomitmen untuk mendukung ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikat halal dengan menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 yang akan diberlakukan oleh pemerintah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pelatihan sertifikasi halal bagi 389 pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 pelaku usaha berhasil meraih sertifikat halal, dengan 114 di antaranya mendapat fasilitasi gratis dari Pemkot Cilegon.

"Dari total 181 pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal, 114 di antaranya difasilitasi secara gratis, sementara 67 lainnya mengikuti program berbayar. Selain itu, masih ada 208 pelaku usaha yang sedang dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal," kata Didin.

Didin menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan oleh pemerintah mulai 18 Oktober 2024 mendatang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, Pemkot Cilegon membiayai program sertifikasi halal melalui APBD. Didin berharap bahwa dengan adanya sertifikasi halal, usaha para pelaku UMKM akan semakin berkembang, dan mereka dapat memasarkan produknya dengan lebih luas.

Pejabat Fungsional Pengembang Kewirausahaan Muda pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Teti Hartati, menjelaskan bahwa sertifikasi halal bagi UMKM merupakan amanat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemkot Cilegon berkomitmen untuk terus memantau dan membina UMKM agar semakin maju.

"Terdapat dua jenis sertifikasi halal, yaitu gratis beresiko rendah dan reguler berbayar. Namun, biaya program berbayar ini ditanggung oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan UMKM di Kota Cilegon dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga dapat terus bersaing dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif.

Editor : Iskandar Nasution

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network