JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Mahfud MD, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, menyoroti masalah pertambangan ilegal dan mengungkapkan bahwa banyak kelompok mafia terlibat dalam praktik ini dan mendapatkan dukungan dari aparat. Pernyataan tersebut menunjukkan kompleksitas dan seriusnya tantangan yang dihadapi dalam menangani pertambangan ilegal di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks debat keempat Pilpres 2024, di mana tema yang dibahas mencakup isu Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.
Dia memberikan tanggapan terhadap argumen Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika terbukti melakukan penambangan ilegal. Mahfud MD menyebutkan bahwa mencabut IUP bukanlah tindakan yang mudah karena praktik pertambangan ilegal melibatkan kelompok mafia.
"Itu begitu bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, itu di-backing oleh aparat dan pejabat. Itu masalahnya," ucap Mahfud.
Ia menekankan kesulitan dalam mencabut IUP dengan mengirimkan tim ke lapangan yang ditolak dan merujuk pada putusan Mahkamah Agung. Pernyataan Mahfud juga mengutip pernyataan KPK yang menyebut bahwa banyak pertambangan ilegal di Indonesia didukung oleh oknum aparat dan pejabat, menegaskan kompleksitas masalah ini.
Mahfud juga menyentuh isu penggundulan dan penebangan hutan yang marak dalam sepuluh tahun terakhir, mencatat lebih dari 2.500 pertambangan ilegal dan deforestasi seluas 12,5 hektar, setara dengan 23 kali luas Pulau Madura. Pernyataannya ini disampaikan dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 21 Januari 2024.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
