PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang Cecep ikut berkomentar soal aksi mahasiswa yang tergabung PMII melakukan demo berjilid-jilid di Kantor Bupati Pandeglang meminta agar Bupati Pandeglang Irna Narulita diperiksa KPK. Dia mengatakan bahwa aksi tersebut tidak perlu terjadi jika ruang komunikasi antara pemda dengan perwakilan organisasi pergerakan dilakukan dengan cara yang lebih baik.
"Seharusnya seperti dengan melakukan audiensi supaya pesan yang disampaikan dapat segera terjawab. Bagaimanapun aksi unjuk rasa yang terlalu sering dapat menumbulkan anarkisme dan vandalisme seperti yang belakangan ini terjadi," katanya Minggu (11/6/2023).
Seperti bentrokan pengguna jalan dengan masa aksi kata Cecep, pelemparan gedung yang mengakibatkan kerusakan pada properti milik pemerintah, pembakaran ban dan lain sebagainya, belum lagi ujaran kebencian terhadap personal bupati.
"Hendaknya pihak kepolisian dapat mencegah ulah oknum peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan vandalisme, dan saya pikir adalah hal yang wajar jika sebagian masyarakat mendesak pemerintah kabupaten Pandeglang melaporkan kerusakan yang terjadi kepada pihak kepolisian setempat. Saya sih berharap aksi tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar," ujar Cecep.
Aksi unjuk rasa yang belakangan ini terjadi terkait LHKPN, sepeda listrik dan potlitik dinasti mengundang beragam reaksi. Berbagai komentar pun bermunculan baik dari kalangan akdemisi dan juga warganet di berbagai platform.
Seperti diketahui sebelumnya keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita akhir-akhir ini terus menjadi sorotan. Hal ini bermula ketika putrinya Rizka Amalia Ramadhani kedapatan pamer gaya hidup mewah saat berada di London, Inggris. Bahkan, sorotan itu tak juga berhenti ketika sang putri dilamar oppa Korea belakangan ini.
Irna sendiri sudah menjelaskan bahwa jumlah asset tidak bergerak milik pribadinya tidak bertambah kalaupun ada peningkatan angka itu karena kenaikan NJOP.
Tak hanya itu, Irna sendiri sudah mengundang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK wilayah II Banten dan Jawa Barat. Pertemuan tersebut digelar dalam rapat koordinasi pada Kamis, (8/6/2023) di Pendopo Pemkab Pandeglang dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang. Terbukti, KPK pun telah memberikan apresiasi kepada Bupati Irna karena telah mengisi laporan harta kekayaan dengan baik dan benar.
Bagi yang pro terhadap aksi unjuk rasa mengatakan bahwa KPK harus memanggil Bupati Irna terkait LHKPN. Sedangkan menurut yang kontra bahwa KPK sudah memberikan statment bahwa Bupati Pandeglang Irna Narulita telah memberikan contoh dengan menyelenggarakan kegiatan rakor pencegahan gratifikasi dan tata cara optimalisasi penyusunan LHKPN.
Sementara itu, Sahrul Alam warga Kampung Sabi yang merupakan salah satu nasabah BRI mengaku terganggu dengan aksi massa yang kerap terjadi, seharusnya menurut dia aksi unjuk rasa tidak dilakukan di kawasan pelayanan publik, apalagi aksi tersebut juga mengganggu lalu lintas.
"Waktu itu saya datang ke BRI untuk mengganti buku tabungan dan mengurus kerusakan kartu ATM tapi kendaraan saya tidak bisa masuk karena dihalangi pihak kepolisian sehingga saya memutuskan untuk kembali lagi," ujar pria yang sehari-hari bekerja di kawasan Kalideres Jakarta ini.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
