JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Kabar kebocoran data masyarakat indonesia yang dilakukan bjorka terjadi tak henti-henti selama beberapa akhir pekan belakangan ini. Menanggapi itu, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data untuk melindungi dan mengamankan data dari berbagai ancaman kebocoran.
Dalam konferensi pers, Rabu (14/9/2022), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan pembentukan satgas ini telah melalui perundingan berbagai pihak.
"Seiringan dengan ramai bocornya data yang banyak dilakukan oleh Bjorka, kami, bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sepakat membentuk satgas," kata Mahfud.
Dia memaparkan pembentukan satgas didasari dari dua hal. Yang pertama adalah untuk membangun sistem keamanan siber yang lebih canggih, dan yang kedua adalah amanat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan disahkan oleh DPR RI
Mahfud pun mengatakan RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah melewati pembicaraan tingkat I di DPR. Dengan begitu, hanya tinggal melewati tingkat dua, dia juga menyebut pengesahan di Paripurna tidak akan ada pembahasan substansi.
Dengan dibentuknya Satgas Perlindungan Data, Mahfud mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik. Terlebih data yang dibocorkan Bjorka juga menurutnya hanya data yang bersifat umum, bukan rahasia.
Bahkan, kata Mahfud, motif peretasan oleh Bjorka bukan motif yang membahayakan, melainkan motif yang menggabungkan persoalan politik, ekonomi, dan jual beli. Dia menegaskan akan serius menangani masalah ini.
Sebelumnya, Bjorka menjadi sorotan masyarakat Indonesia karena telah mengacak-acak sederet data yang dikelola oleh banyak perusahaan, termasuk juga perusahaan plat merah milik Pemerintah.
Nama Bjorka pertama kali mencuat setelah membocorkan data milik Perusahaan Listrik Negara (PLN), IndiHome, Komisi Pemilihan Umum, hingga 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM. Ia semakin tenar setelah menabuh genderang perang dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Rivalitas antara Bjorka dan Kominfo dimulai saat Kominfo dengan tegas meminta Bjorka untuk menghentikan aksinya. Saat itu Bjorka pun memberikan komentar pedas lewat situs hacker BreachForums dengan menyebut Kominfo Idiot.
Bjorka semakin beringas menyerang Pemerintah setelah mendapat dukungan dari netizen Indonesia atas aksi-aksi yang ia lakukan. Beberapa pejabat pun menjadi target sasarannya termasuk Menteri BUMN, Erick Thohir yang ia sebut tidak peka akan protes masyarakat terkait kenaikan BBM.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
