Prabowo Geram! Preman Berkedok Ormas Bikin Resah, Pemerintah Siap Tindak Tegas

JAKARTA, iNewsPandeglang.id -  Aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) kian merajalela dan meresahkan warga. Dari pemalakan hingga intimidasi, para pelaku berlindung di balik seragam ormas demi kepentingan pribadi. Kondisi ini membuat Presiden  Prabowo Subianto, merasa prihatin dan geram.

Prabowo menegaskan, tak akan ada ruang bagi preman yang berlindung di balik nama ormas, semuanya akan diberantas habis! Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat internal di lingkungan Istana Negara, Jumat (9/5/2025).

Baca Juga

Hardiknas 2025: Prabowo Umumkan Tunjangan Guru Honorer dan Renovasi 10 Ribu Sekolah

"Presiden merasa terganggu oleh meningkatnya praktik-praktik kekerasan dan pemaksaan yang dibungkus dalam kegiatan ormas. Negara tidak akan membiarkan ini berlarut," ujar Prasetyo.

Sebagai langkah awal, Presiden telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tujuannya adalah menyusun strategi pengawasan dan penindakan agar aktivitas semacam itu tidak merusak iklim investasi dan keamanan publik.

Pemerintah tak tinggal diam. Satgas Terpadu kini resmi dibentuk, siap turun tangan menindak ormas-ormas bermasalah dan aksi premanisme yang mengganggu ketertiban.

Baca Juga

Cilegon Siap Bentuk 43 Koperasi Merah Putih, Dukung Swasembada Pangan ala Presiden Prabowo

“Satgas ini merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian yang dipimpin langsung oleh Kemenko Polhukam,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dan stabilitas sosial adalah syarat mutlak untuk menciptakan ruang usaha yang sehat. Budi juga menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo: negara tidak akan kompromi terhadap segala bentuk ancaman ketertiban umum.

Prasetyo Hadi menjelaskan, meskipun pembinaan tetap menjadi pendekatan utama, pemerintah tidak segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pidana.

Baca Juga

Seru! Siswa SDN Sukmajaya Cilegon Nikmati Makan Gratis Ala Prasmanan

"Kalau pelanggaran hukum terjadi, tentu ada konsekuensinya. Proses penegakan hukum bisa langsung dilakukan, tanpa menunggu efektifnya kerja Satgas," jelasnya.

Langkah ini disebut penting untuk mencegah aksi-aksi kriminal yang berselubung kegiatan sosial atau keormasan, terutama di daerah-daerah yang rawan.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan ruang aman bagi pelaku usaha. Karena itu, gangguan dari oknum preman atau ormas yang meminta 'jatah keamanan' atau melakukan intimidasi terhadap investor tidak boleh lagi ditoleransi.

Baca Juga

Dampak Tarif 32% Trump: Dari Elektronik hingga Perikanan RI Terimbas!

“Negara harus hadir memberikan perlindungan. Tidak hanya kepada rakyat, tapi juga kepada pelaku usaha agar roda ekonomi terus berjalan,” tegas Prasetyo.

Editor : Iskandar Nasution