Warga Kepung Polda Banten, Proyek PIK 2 Disebut Serobot Tanah dan Rusak Lingkungan

SERANG, iNewsPandeglang.id -  Puluhan warga dari berbagai daerah di Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Banten untuk menolak proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Selasa (29/4/2025)). Mereka menuding proyek tersebut sebagai bentuk perampasan tanah rakyat dan perusakan lingkungan yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok elite berkedok investasi.

Kali ini, puluhan warga yang dipimpin seorang nelayan asal Serang, Kholid, mengepung Polda Banten untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap megaproyek yang disebut merusak lingkungan dan merampas hak rakyat.

Baca Juga

Aksi Demo di Depo Pertamina Tanjung Gerem Nyaris Ricuh, Massa dan Aparat Sempat Bentrok!

Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap PIK 2. Mereka menuding proyek itu sebagai bentuk penguasaan lahan oleh kelompok elit yang memanfaatkan dalih investasi demi keuntungan pribadi.

“Ini bukan pembangunan, ini penjajahan model baru. Rakyat dipaksa menjual tanahnya murah, yang menolak malah dikriminalisasi,” ujar Kholid dengan tegas.

Kholid juga menyoroti tindakan intimidatif terhadap dua warga, Charli Chandra dan Haji Puad, yang menjadi korban kriminalisasi karena tak mau melepas tanah mereka.

Baca Juga

Sederet Fakta Kerusakan Lingkungan Akibat PT Cemindo yang Bikin Nelayan di Bayah Ngamuk

Mereka menilai keberadaan proyek PIK 2 bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan melanggar hak hidup masyarakat lokal. Bahkan, aliran sungai yang jadi sumber penghidupan warga pun ikut terdampak oleh proyek tersebut.

Tokoh nasional Said Didu saat diwawancarai awak media saat demo Proyek PIK 2 di Polda Banten. (Foto : iNewsPandeglang.id)

Tokoh nasional Said Didu yang turut hadir dalam aksi tersebut menegaskan bahwa kekuatan oligarki sudah terlalu kuat di balik proyek PIK 2. Ia menyebut ada indikasi keterlibatan aparat, pengacara, bahkan kepala desa dalam upaya menekan masyarakat agar melepas lahan mereka.

“Warga Banten tidak boleh diam. Jika negara berpihak pada pengusaha, maka rakyat harus ambil sikap,” kata Said Didu.

Editor : Iskandar Nasution