Buntut Sindiran Gubernur Jabar, PAD Pandeglang yang Minim Jadi Sorotan, Apa Bisa Membangun?

PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id – Sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap kondisi infrastruktur di Pandeglang kembali memantik perhatian publik. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai salah satu penyebab utama lambannya pembangunan di wilayah ini. 

Dirangkum dari berbagai sumber, hingga Oktober 2024, realisasi PAD Pandeglang baru mencapai Rp172,7 miliar atau sekitar 49% dari target yang ditetapkan. Dengan anggaran yang terbatas, bisakah Pandeglang lepas dari ketergantungan dana pusat dan membangun daerahnya secara mandiri?

Baca Juga

Viral! Gubernur Jabar Sentil Jalan Rusak di Pandeglang, Jawaban Bupati Dewi Setiani Mengejutkan!

Salah satu dampak dari rendahnya PAD adalah buruknya infrastruktur jalan di Pandeglang.  Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, mengakui bahwa keterbatasan PAD menjadi tantangan besar dalam pembangunan. 

Iing Andri Supriadi menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD agar pembangunan daerah tidak hanya mengandalkan bantuan pusat.

"Kalau PAD kita masih rendah, tentu sulit merealisasikan harapan masyarakat. Maka kami akan fokus meningkatkan PAD agar keuangan daerah lebih mandiri," ujar Iing kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Baca Juga

Pemerintah Alokasikan Dana Desa 2025 Tembus Rp354 M, Akankah Jalan-jalan di Lebak Mulus?

Sumber PAD Masih Terbatas, Kebocoran Jadi Masalah

Saat ini, PAD Pandeglang masih bergantung pada pajak daerah, retribusi, dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kontribusinya belum cukup besar untuk membiayai pembangunan secara mandiri. 

Salah satu sektor yang berpotensi meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang menetapkan target PAD dari retribusi parkir sebesar Rp1,6 miliar pada 2024. Namun, pengelolaannya menghadapi berbagai kendala, termasuk dugaan penyelewengan oleh oknum tertentu. Misalnya, ditemukan kejanggalan dalam penerimaan retribusi parkir di Pasar Panimbang, di mana oknum Dinas Perhubungan diduga menilap uang dari retribusi tersebut.

Baca Juga

Teriakan Istri Pecah! Suami Sakit Harus Ditandu 5 Km Akibat Jalan Rusak, Desa Tak Berdaya!

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang juga berupaya menggenjot PAD dengan menetapkan target sebesar Rp2,8 miliar, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp3,5 miliar dalam perubahan anggaran 2024. Hingga November 2024, realisasi PAD dari sektor ini mencapai Rp2,27 miliar.

Strategi Meningkatkan PAD

Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Pandeglang seperti :

Baca Juga

Bikin Terenyuh! Warga Lebak Tandu Pasien 5 Km di Jalan Rusak, Istri Nangis Minta Diperbaiki

1. Mengembangkan sektor pariwisata dengan membangun infrastruktur dan promosi wisata.
2. Meningkatkan investasi dengan menarik investor di bidang industri dan UMKM.
3. Mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah dengan sistem digital untuk mencegah kebocoran pendapatan.
4. Meningkatkan kinerja BUMD agar bisa memberikan kontribusi lebih besar ke kas daerah.

Rendahnya PAD juga berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa atau Siltap (Penghasilan Tetap). Sebelumnya, ribuan perangkat desa menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembayaran Siltap yang tertunda sejak Desember 2024. Wakil Bupati Pandeglang memastikan pembayaran akan segera dilakukan setelah dirinya dan Bupati Dewi Setiani resmi dilantik.

Namun, agar masalah ini tidak terulang, Iing meminta kerja sama perangkat desa dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk memastikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap desa dapat mencapai target.

Baca Juga

Kecewa Tak Diperbaiki, Emak Emak di Lebak Tutup Jalan TPSA yang Rusak, Truk Sampah Tertahan!

Dengan langkah-langkah ini, Pandeglang diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat dan provinsi. Pemerintah daerah menargetkan kenaikan PAD dalam beberapa tahun ke depan agar bisa membiayai pembangunan sendiri. "Kami akan berusaha keras agar Pandeglang bisa mandiri secara finansial, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih cepat," tutup Iing.

Masyarakat pun berharap agar janji ini bisa segera direalisasikan, terutama untuk memperbaiki infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama di Pandeglang.

Editor : Iskandar Nasution