Warga Nelayan dan Komunitas Tuntut Kompensasi, Tumpahan Batubara di Pulau Popole Belum Dibersihkan!

PANDEGLANG, iNewsPandeglang.id – Sudah lebih dari dua pekan, tumpahan batubara yang mencemari Pulau Popole di Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, belum juga dibersihkan. Warga nelayan dan komunitas peduli lingkungan pun mulai geram dan menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

Tumpahan batubara tersebut berasal dari tongkang yang kandas akibat badai dan cuaca buruk. Tongkang yang berisi ribuan ton batubara tersebut terseret oleh gelombang tinggi dan terdampar di Pulau Popole sekitar dua minggu lalu. Warga setempat mengungkapkan bahwa tongkang tersebut patah dan mencemari wilayah pesisir desa Cigondang.

Warga Desa Cigondang melakukan audensi dengan pihak terkait untuk menuntut kompensasi atas tumpahan batubara yang mencemari Pulau Popole, Pandeglang. Foto iNews/Iskandar Nasution

Baca Juga

Hujan Deras Guyur Cilegon, Sejumlah Jalan Terendam, Banyak Kendaraan Terjebak Banjir

Pada Kamis (19/12/2024), warga bersama komunitas peduli lingkungan mengadakan audiensi dengan pihak terkait di aula Desa Cigondang. Muspika Kecamatan Labuan, Dinas Lingkungan Hidup, UPP Dirjen Perhubungan Kelas III Labuan, serta Polairud turut hadir dalam musyawarah tersebut.

Junedi, salah satu warga Cigondang, mengungkapkan kekecewaannya. "Kami sudah dua kali audiensi, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban jelas dari pemilik tongkang soal kompensasi. Kami terus menuntut hak kami," ujarnya dengan kesal.

Junedi menjelaskan bahwa para nelayan kesulitan mencari nafkah akibat cuaca buruk dan tumpahan batubara yang mencemari laut.

Baca Juga

Antrean di Merak : Pejalan Kaki dan Kendaraan Padati Pelabuhan

Di sisi lain, pemilik tongkang mengaku siap bertanggung jawab, namun meminta waktu untuk proses penarikan tongkang tersebut. "Kami akan bertanggung jawab, namun ada banyak prosedur yang harus dilalui, apalagi cuaca saat ini sangat buruk. Kami perlu waktu untuk memastikan semua berjalan lancar," ujar perwakilan pemilik tongkang.

Sementara itu, pihak UPP Kelas III Labuan menegaskan bahwa masalah kompensasi sudah diatur dalam undang-undang. "Kami akan terus mencari solusi terbaik untuk semua pihak yang terdampak," ujar Nopri Antoni, Kepala UPP Labuan.

Hingga kini, warga dan nelayan tetap berharap agar masalah ini segera diselesaikan, dengan pembersihan tumpahan batubara dan kompensasi yang adil.

Editor : Iskandar Nasution