Faskes BPJS di Puskesmas Binuangeun Lebak Diduga Dipindahkan Tanpa Pemberitahuan, Warga Mengeluh

LEBAK, iNewsPandeglang.id - Sejumlah warga Binuangeun, Lebak, Banten mengaku kaget tiba-tiba faskes BPJS  yang sebelumnya terdata di Puskesmas Binuangeun berpindah ke Klinik. Mereka menduga dipindahkan tanpa sosialisasi dan tidak ada pemberitahuan.

Pemindahan kepesertaan BPJS Kesehatan ini warga merasa dirugikan. Banyak peserta yang kaget karena mereka tidak bisa dilayani lagi di Puskesmas tahu-tahu faskesnya di klinik bukan di Puskesmas.

Baca Juga

Dinilai Berhasil, Pemkab Pandeglang Terima Penghargaan Universal Health Coverage Award 2024

Dia mengaku kesulitan mendapat pelayanan terutama saat akan rujuk ke rumah sakit seperti yang dialami salah satu warga di wilayah tersebut.

"Saya ngalami saat itu anak mau dirujuk ke RSUD Malingping mau minta rujukan dan antre  lama di Puskesmas Binuangeun ternyata diberitahukan petugas bahwa  faskes saya itu ada di klinik bukan di puskesmas sekitar satu bulan yang lalu," ucap  Narasumber warga yang minta dirahasiakan identitasnya, Senin (20/11/2023).

Usai dia mengetahui hal itu kaget, karena saat itu sedang urgent. Pemindahan kepesertaan BPJS ini dia berujar sempat berpikir pelayanan klinik dengan puskesmas beda, seperti jika mengalami urgent klinik tidak 24 jam terpaksa pasien belum bisa dirujuk harus nunggu klinik buka.

Baca Juga

Viral Kades di Lebak Cekcok Adu Mulut dengan Kapus, Diduga Tolak Rujukan Ibu Hamil

"Kaget karena urgent dan saya berpikirnya apakah ada perbedaan nantinya antara di puskesmas dan klinik, warga juga ada yang seperti saya ngalami," tuturnya.

Untuk diketahui pemindahan peserta apalagi hingga besar-besaran harus melalui pertimbangan rekomendasi dinas kesehatan, proses pemindahan peserta itu tidak boleh dilakukan sepihak oleh BPJS Kesehatan tentunya. Peraturan yang ada sudah jelas membolehkan peserta untuk memilih FKTP sesuai yang diinginkannya. Pemindahan kepesertaan ke FKTP lain oleh BPJS Kesehatan melanggar peraturan perundang-undangan sesuai pasal 29a dan pasal 29b Perpres No. 19 Tahun 2016. Selain itu,  juga pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan juncto Pasal 2 Perpres No. 12 Tahun 2013 menyebut

Sementara itu, Kepala Puskesmas Binuangeun Halimatu Saadiah  saat dikonfirmasi membantah bahwa pemindahan faskes ini besar-besaran namun dia tidak menampik bahwa ada faskes BPJS Puskesmas Binuangeun dipindahkan ke Klinik pribadinya.

Baca Juga

Praktis dan Mudah, Begini Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan Melalui WA

"Loh itu kabar bohong, karena saya tahu klinik hanya punya kapitasi cuma 2700 an sementara jumlah masyarakat yang ditangani dalam wilayah kerja Puskesmas Binuangeun sekitar 30 ribuan kalau betul setengahnya berarti 15 ribu di  puskesmas dan 15 ribu di klinik," ucapnya saat ditemui di tempat kerjanya, Senin (20/11/2023).

Kendati demikian, dia pun mengaku tidak tahu siapa yang mindahkan faskes tersebut ke klinik Deit Dey tersebut. "Saya tidak tahu, Siapa saja yang mau pindah. Kalau ada yang mau pindah itu, kita fasilitasi dengan menggunakan mobil JKN atau Pandawa," tuturnya.

Karena pelayanan di puskesmas dan klinik menurutnya,  sama-sama punya tujuan
Memberikan mutu pelayan sesuai standar. Perlu digaris bawahi pasien yang pindah paskes itu tujuannya mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, adapun waktu/ jam pelayanan yang sesuai kondisi masyarakat. 

Baca Juga

Pemindahan Faskes BPJS di Binuangeun Dikeluhkan Warga, BPJS Pusat Bakal Turunkan Tim Investigasi

Saat ditanya berapa jumlah faskes BPJS di Puskesmas Binuangeun ke Klinik tersebut karena informasi yang beredar secara besar-besaran ia pun mengaku tidak tahu jumlahnya.

"Kita juga tidak tahu pak, karena data yang ada di klinik bukan dari wilayah Kecamatan Wanasalam saja, tapi dari kecamatan Cikeusik, Kecamatam Malingping juga ada," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan akibat pemindahan ini tentunya puskesmas tidak mendapat dana kapitasi sebesar Rp10 ribu per orang setiap bulan dan beralih ke klinik.

Editor : Iskandar Nasution