SERANG, iNewsPandeglang.id – Keputusan Gubernur Banten Andra Soni memangkas anggaran bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar di APBD 2025 bikin heboh warga. Pasalnya, kebijakan ini dikhawatirkan paling berdampak pada layanan kesehatan di Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang masih bergantung pada dukungan provinsi.
Andra Soni membenarkan adanya efisiensi tersebut. Menurutnya, langkah ini justru akan membuat pembiayaan kesehatan lebih efektif karena diserahkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota.
“Pembayaran harus dilakukan secara optimal dan diperkuat oleh pemerintah kabupaten/kota. Semangat tanggung renteng ini harus kita kembangkan. Itu amanah pemerintah,” ujar Andra Soni, Kamis (18/9/2025).
Ia menegaskan, pemangkasan anggaran tidak mengurangi layanan kesehatan bagi warga miskin. Hingga saat ini, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Banten tetap di angka 21,3 persen.
“Masyarakat tinggal di kabupaten/kota, jadi wajar bila kabupaten/kota ikut bertanggung jawab memenuhi target Universal Health Coverage (UHC),” jelasnya.
Kota dan kabupaten dengan kemampuan fiskal besar, seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, dinilai sudah mampu membiayai warganya secara mandiri. “Tidak bisa semua dibebankan ke provinsi. Kami pastikan kabupaten/kota mengevaluasi dan meng-cover sesuai aturan,” tegasnya.
Meski begitu, kebijakan ini memicu kekhawatiran akan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Pandeglang dan Lebak. Pasalnya, beban anggaran yang lebih besar dapat memengaruhi kesiapan layanan di puskesmas maupun rumah sakit.
Pemerintah Provinsi Banten memastikan akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
