CILEGON, iNewsPandeglang.id - Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Ferry (Gapasdap) Cabang Merak, Togar Napitupulu, memberikan tanggapannya terkait kisruh layanan arus mudik 2024 di Pelabuhan Merak.
Pria yang juga dikenal sebagai Opung Togar, menegaskan bahwa layanan angkutan penyeberangan antara Merak dan Bakauheni merupakan satu kesatuan atau sistem dan keberhasilan atau kegagalan di salah satu pelabuhan akan mempengaruhi pelabuhan lainnya.
"Pelayanan angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni itu satu kesatuan atau sistem, jadi keberhasilan atau kegagalan Merak atau sebaliknya Bakau adalah supporting dari pengelolaan dua pelabuhan ini," ujar pria pengusaha yang telah berkecimpung kurang lebih 40 tahun di Pelabuhan Merak ini, Kamis (18/4/2024).
Togar Napitupulu menjelaskan perbedaan antara arus mudik dan arus balik secara psikologis, di mana orang cenderung lebih tergesa-gesa saat arus mudik untuk dapat merayakan Lebaran di rumah mereka. "Saya tahu persis pola pergerakan arus mudik dan arua balik. Memang sulit kalau mau membandingkan layanan angleb Merak dan Bakau, pertama pergerakan arus mudik itu semua orang pingin tiba cepat dan bisa lebaran di rumahkarena lebaran tidak bisa ditunda bos..haha," ujarnya khas dengan logat bataknya.
"Bayangin saja kalau semua berdatangan secara bersamaan dalam jumlah besar kan repot, namun puji Tuhan nyatanya tidak ada satupun pemudik yang lebaran di jalan tuh?," sambungnya.
Togar juga membandingkan secara teknis operasional antara Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak, menyebutkan bahwa Pelabuhan Bakauhrni lebih siap karena memiliki fasilitas yang mendukung dan akses yang lebih lancar.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa perlu ada pembenahan terus-menerus, baik dari pemerintah sebagai regulator maupun operator pelabuhan, untuk mengatasi permasalahan seperti over kapasitas dan sistem penjualan tiket yang belum sempurna. Selain itu, ia menyampaikan evaluasi terkait angkutan lebaran tahun 2024 dan menyatakan perlunya pembenahan terus-menerus baik dari pemerintah sebagai regulator maupun operator pelabuhan.
"Tentu ini menjadi pertimbangan obyektif "Ojo dibandingke" not apple to apple," tegasnya.
Togar mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi selama masa Angleb, seperti over kapasitas, pembagian muatan yang tidak merata, sistem tiket, kurangnya buffer zone, dan keberadaan calo tiket. Dia juga menyuarakan ketidakadilan dalam perlakuan antara kapal reguler dan kapal eksekutif, yang menurutnya seharusnya kapal eksekutif juga harus mengikuti aturan TBB (Tidak Muat di Pelabuhan Seberang) seperti kapal reguler.
Lebih lanjut togar mengatakan perlunya penyamaan tarif antara kedua jenis kapal tersebut agar muatan bisa terbagi merata ke setiap dermaga. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak pemerintah atas upaya pembangunan Dermaga Eksekutif 2 (Dermaga 1) yang telah memberikan alternatif layanan kepada masyarakat.
Namun, ia menegaskan pentingnya penambahan satu unit kapal lagi di dermaga tersebut untuk mengurai antrian dengan cepat. "Saya berterima kasih pada pemerintah yang telah mendorong diadakannya Dermaga Eksekutif 2 (Dermaga 1) yang sudah digunakan pada Nataru tahun 2023/2024, dan masyarakat sudah senang dengan adanya pilihan layanan di dermaga tersebut. Namun mengingat bahwa Angleb ini adalah angkutan kemanusiaan, kita rela di dermaga ini ditambahkan lagi 1 unit kapal agar dapat cepat mengurai antrian," katanya.
Dalam wawancara terpisah, Agus Pambagyo, seorang Pengamat Kebijakan Publik kepada wartawan mengatakan bahwa setuju dengan pendapat Ketua DPC Gapasdap Merak. Dia menyatakan bahwa penyebab kemacetan tersebut disebabkan oleh kurangnya dermaga dan sistem penjualan tiket ferizy yang belum sempurna.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
