JAKARTA, iNewsPandeglang.id - Film dokumenter "Dirty Vote" telah menjadi viral di media sosial, memicu ekspresi penasaran dari netizen. Film ini menyoroti dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, khususnya terkait politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik tertentu.
Film dokumenter "Dirty Vote" telah mencuri perhatian warganet dalam waktu kurang dari 24 jam sejak penayangannya. Topik terkait film tersebut bahkan menjadi yang teratas di berbagai platform media sosial seperti X/Twitter.
Dirilis pada Minggu (11/2/2024), film ini mengungkap instrumen kekuasaan yang digunakan dalam Pemilu kali ini. Melalui narasi dari tiga ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, dokumenter ini menyajikan analisis mendalam terkait isu-isu politik yang relevan dengan proses demokrasi di Indonesia.
Reaksi netizen terhadap film ini sangat menarik perhatian karena menunjukkan minat dan keinginan untuk lebih memahami isu-isu politik dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Dengan peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya integritas dalam proses demokrasi, film ini telah menjadi topik pembicaraan yang hangat di berbagai platform media sosial.
"Yg msh bertanya kenapa di tampilkan sekarang? Tidak jauh sebelumnya. Jawaban nya karena ini MOMENTUM nya... Apabila di tampilkan jauh sebelumnya, pasti Informasi nya akan tenggelam. Selamat berpikir rasional ya. Apapun keputusan pemilu nanti sdh ada Takdirnya. Namun Kita punya Ikhtiar yg akan dipertanggung jawab kan bagi bangsa," komentar salah satu netizen di youtube tersebut.
Menurut ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, praktik pembagian bansos dapat digambarkan sebagai politik gentong babi, yang merujuk pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Pembagian bansos menjelang pemilu terlihat semakin meningkat dalam data yang ditampilkan dalam film tersebut.
Pemerintah disebut telah menggelontorkan dana besar untuk bansos, terutama menjelang pemilu, dengan jumlahnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pembagian bansos selama pandemi Covid-19. Bivitri juga menyoroti pembagian bansos sembako dan BLT yang dilakukan secara masif menjelang pemilu.
Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menanggapi film tersebut dengan menuduhnya mengandung unsur kebencian dan fitnah. Meskipun demikian, film ini mengundang perhatian publik terhadap isu kecurangan dalam proses pemilu dan politisasi bantuan sosial.
Editor : Iskandar Nasution
Artikel Terkait
