JAKARTA, iNewsPandeglang.id – Pemerintah menambah anggaran bansos Rp24,17 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Namun besaran bansos tersebut dinilai terlalu kecil.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah jangan hanya fokus pada tambahan bansos untuk orang miskin atau 40% kelompok pengeluaran terbawah.
Misalnya saja masyarakat kelas menengah rentan yang jumlahnya sekitar 115 juta orang perlu dilindungi juga oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.
"Tidak bisa berhenti pada PKH, atau BLT, tapi para pekerja yang upah minimum nya cuma naik 1% perlu dibantu dengan skema subsidi upah dengan nominal lebih besar dibanding 2020-2021," ujar Bhima kepada MPI, Senin (29/8/2022).
Selain itu, Bhima juga meminta pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Misalnya subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dinaikkan dua kali lipat dan diberikan bantuan permodalan.
"Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi," ungkapnya.
Permasalah berikutnya menurut Bhima adalah kecepatan pencarian bansos BBM. Dia mengungkapkan bahwa bansos seringkali bermasalah soal pendataan dan kecepatan eksekusi.
"Misalnya BBM mau naik bulan September, maka bansos kompensasi idealnya akhir Agustus sudah cair semua. Kalau harga BBM naik, tapi bansos baru dihitung, belum 100% cair maka efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga," tukasnya.
Editor : Iskandar Nasution
